CURUG - Rencana Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten melakukan survei keterbukaan informasi publik terhadap badan-ba­dan publik di Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota di Banten terhambat anggaran. Hal itu karena dana hibah dari Pem­prov Banten pada APBD Pe­ru­bahan Banten 2001 belum cair. Anggota KI Banten Bidang So­sialisasi dan Edukasi Toni Anwar Mah­mud menjelaskan, persiapan survei sudah selesai. “Kami sudah menyampaikan surat kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah-red) terkait rencana ini. Hanya saja, masih belum bergerak banyak karena belum ada anggaran,” kata Toni saat ditanya wartawan mengenai persiapan survei transparansi, Rabu (2/10).

Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten meminta kepada penyelenggara Pemilukada Banten yakni KPU dan Panwaslu terbuka dalam hal penyampaikan informasi ke publik. Hal itu disampaikan Ketua KI Provinsi Banten, Yhannu Setyawan saat rapat koordinasi dalam rangka membangun kesepahaman keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Banten. “Jangan sampai ada anggapan masyarakat, Pemilukada Banten tidak baik dalam perspektif KI yakni tidak terbuka dan transparan,” kata Yhannu, Selasa (20/9).